Berita

Back To home

 Administrator / 23 September 2020

PB PDHI BERI MASUKAN KEBIJAKAN PETERNAKAN SAPI PERAH DAN SAPI POTONG

Selain persoalan penanganan penyakit yang dilakukan Pemerintah, PB PDHI juga memberikan masukan terkait dengan kebijakan peternakan sapi perah dan sapi potong. Masukan ini juga menjadi bagian saran yang disampaikan PB PDHI kepada Direjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dalam audiensinya pada 9 September lalu.

 Khusus dalam hal Peternakan Sapi Perah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

 Pertama, kebijakan Direktorat   Jederal   Peternakan   dan   Kesehatan   Hewan,   Kementerian Pertanian RI terhadap Pengembangan Peternakan Sapi Perah saat ini tampak ‘semakin melemah’ (kurang memberikan perhatian secara khusus, padahal kebutuhan susu secara nasional  terus  meningkat).  

 Kalau  kita  perhatikan  dengan  seksama,  maka  sejak ‘Peringatan HSN pada 17 tahun yang lalu’, membuktikan bahwa  perjalanan ‘Industri Persusuan Nasional” belum secara optimal memberikan dampak terhadap pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat sebagai produsen Susu Segar Dalam Negeri (SSDN).

 Apalagi ‘kondisi saat ini’ tampak lebih memprihatinkan. Kondisi seperti ini, sejalan dengan pendapat Ketua Dewan Persusuan Nasional (2018) bahwa Indonesia akan mengalami darurat SSDN pada tahun 2020 dan hal ini terbukti dari hasil pengamatan di lapangan.

 Realita menunjukkan bahwa pada kondisi saat ini, terbukti bahwa kemampuan produksi SSDN hanya mampu memenuhi 10% dari kebutuhan nasional, sisanya dipenuhi oleh impor; sesuai dengan prediksi Ketua DPN Tahun 2018 tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, maka ketergantungan terhadap produk susu impor akan semakin membesar.

 Kedua, perlu diingat dan diperhatikan dengan seksama, bahwa Republik Indonesia pernah mencatat produksi SSDN sebanyak 50 % dari total kebutuhan nasional pada era tahun 1990'an, sedangkan 50 % sisanya dipenuhi dari impor.

 Suasana persusuan yang kondusif kala itu karena adanya instrumen perlindungan terhadap SSDN dengan adanya Instruksi Presiden No. 2 tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional.

 Aturan tersebut secara nyata membuat suasana bisnis persusuan nasional bergairah. Pada saat krisis ekonomi di tahun 1997, dalam rangka merecovery perekonomian Indonesia, telah ditandatangani Letter of Intent (LOI) antara IMF (International Monetary Fund) dengan Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1997. Akibatnya, Inpres No. 2 tentang persusuan pun dicabut karena dinilai tidak sesuai dengan LOI tersebut.

 Dampaknya, dirasakan hingga terlihat jelas pada kondisi saat ini. Kondisi peternakan rakyat dihadapkan pada persaingan bebas tanpa proteksi. Ketidak- siapan peternak sapi perah rakyat, apalagi terjadi kurangnya ‘kepedulian pemerintah’ cq Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI yang mengakibatkan bisnis persusuan ini semakin meredup.

 Ketiga, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkaian dengan kebijakan Bidang Persusuan adalah sebagai berikut:

  • Berdasarkan pada fenomena tersebut, sesungguhnya bahwa potensi peternakan sapi perah rakyat ‘masih sangat mungkin’ untuk ditingkatkan perannya dalam berkontribusi memenuhi kebutuhan konsumsi susu nasional. Hal ini dapat dilakukan jika saja pemerintah mengeluarakan kebijakan yang diperlukan atas tuntutan kebutuhan bagi pengembangan peternakan rakyat.

 

  • Berdasarkan pengalaman sebelum krisis ekonomi tahun 1997, maka diharapkan Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) tentang persusuan nasional.

 

  • Kebijakan tersebut tidak hanya berupa ‘kebijakan sektoral’, akan tetapi harus dalam bentuk ‘kebijakan Kementrian Pertanian’. Pasalnya membangun industri peternakan sapi perah rakyat, tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementrian Pertanian, akan tetapi tetap harus  melibatkan lintas kementrian yaitu Kementrian Pertanian, Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Kementrian Perindustrian dan lain-lai

 

  • Seharusnya Komoditi SSDN dimasukan sebagai Komoditi Pangan Strategis, sehingga SSDN dapat digunakan sebagai komoditi dalam program PMTAS (program makanan tambahan bagi anak sekolah). Hal ini, akan menempatkan SSDN sebagai komoditi yang kaptif bagi peternak rakyat dalam program susu sekolah (school milk program) sehingga akan merangsang pengembangan peternakan sapi perah rakyat dengan pasar khusus. Program ini biasa dilakukan di seluruh dunia, dalam rangka pemberdayaan peternakan rakyat sekaligus peningkatan gizi masyarakat.

 

  • Diperlukan pola kemitraan tertutup (closed loop) antara industri pengolah susu (IPS) dengan koperasi peternakan sapi perah rakyat, melalui pola kebijakan rasio imp Sebagaimana program yang pernah dilakukan pada Inpres No. 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. Dimana dalam program ini diwajibkan IPS melakukan rasio daya serap bagi SSDN terhadap impor susu. Kebijakan ini akan mendorong bagi pengembangan peternakan sapi perah rakyat untuk lebih meningkatkan produksinya, karena harga susunya akan terjaga/terkendali.

 

  • Menumbuh-kembangkan Asosiasi Holstein Indonesia (AHI) yang pernah ada, guna mengawal kualitas bibit sapi perah Indonesia hasil progeny test. AHI merupakan kelompok masyarakat peternak pecinta sapi Holstein Indonesia, sebagai penjaga mutu genetik sapi Frisian Holstein (FH). Hal ini diperlukan mengingat, sapi-sapi FH hasil progeny test yang dilakukan pemerintah selama ini belum dirasakan manfaatnya oleh peternak sapi perah rakyat.

 

Poin masukan yang disampiakn PB PDHI kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah agar dalam rangka menghadapi perubahan di era revolusi industrialisasi tahap ke 4.0 (RI 4.0), segera memotivasi para peternak sapi perah rakyat agar (bahkan harus) siap menghadapinya. Pasalnya, jika tidak siap dalam menghadapi perubahan yang berjalan dengan sangat cepat ini, mereka akan ditinggalkan oleh zamannya. 

Menghadapi perubahan seperti ini, pembangunan industri peternakan sapi perah rakyat harus mempersiapkan Sumberdaya Manusia (SDM) sejak dini. Pasalnya,   kesiapan SDM, baik yang berasal dari pendidikan tinggi peternakan atau kedokteran hewan, merupakan prasyarat mutlak guna mengoperasionalkan seluruh kebijakan yang dilahirkan pemerintah.

Prasyarat SDM tersebut bagi pengembangan industrialisasi peternakan sapi perah rakyat adalah sebagai berikut:

  • Perlu investasi SDM (Generasi Muda Millennial) yang berkualifikasi "ahli digital" di seluruh subsistem peternakan sapi perah rakyat.
  • Inovasi  prototype bisnis dengan teknologi terbaru di pelbagai subsistem usaha peternakan sapi perah rakyat.
  • Melakukan standarisasi dan sertifikasi pola pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Kebijakan ini ada pada ranah Perguruan Tinggi sebagai sentra ilmu pengetahuan bagi pengembangan peternakan sapi perah untuk segera menyusun kurikulum baru sesuai dengan perkembangan RI 0.
  • Perlu melakukan kemitraan antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat peternak rakyat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan tenaga ahli bagi pengembangan era digital di masa depa
  • Dalam menghadapi  perubahan  yang  cepat  di  era  RI  0  ini,  tuntutan  kebijakan pemerintah dalam bentuk “PP Persusuan Nasional” dan “dukungan kualifikasi SDM peternakan yang memiliki keahlian digital” merupakan keniscahyaan. Jika hal ini tidak mampu dipenuhi, jangan berharap banyak terhadap perkembangan peternakan sapi perah rakyat di negeri ini. (aks)

Image placeholder

Administrator